Minggu, 08 April 2012

Kiai Nyetrik Membela Pemerintah

Kiai Nyetrik Membela Pemerintah

Oleh Abdurrahman Wahid

Orangnya peramah tetapi lucu. Raut wajahnya sepenuhnya membayangkan ke-kiai-an yang sudah mengalami akulturasi dengan "dunia luar". Pandangan matanya penuh selidik, tetapi kewaspadaan itu dilembutkan oleh senyum yang khas.
Gaya hidupnya juga begitu. Walaupun sudah tinggal di kompleks universitas negeri, masih bernafaskan moralitas keagamaan. Gaya bicaranya juga ada dua macam. Di hadapan "orang luar" ia sedikit berbicara dan lebih banyak "meladeni". Tetapi di tengah "rakyatnya" sendiri, ia memakai gaya pengajian seratus persen.
ltulah Kiai Muchit (yang ejaannya belum disesuaikan EYD) yang mampu berbicara tentang real politik lokal dengan bupati di wilayahnya ketika ia menjadi wakil ketua DPRD, tetapi yang dengan santainya membuka pengajian umum dengan humor.

Apakah tipe kiai begini yangjadi citra "ulama - intelek" yang begitu didambakan orang-orang Departemen Agama, kita tidak tahu persis. Bagaimanapun juga, kredibilitasnya untuk itu cukup kuat: ia kiai populer berilmu agama mendalam, sekaligus ia jadi dosen universitas (walaupun hanya untuk mata kuliah agama).
Setidak-tidaknya ia tipe yang lebih realistis, dan lebih memikat hati, daripada sejumlah sarjana dari disiplin non-agama, tetapi yang mengajarkan agama, dengan kegalakan dan militansi yang terasa menakutkan — wakil dari tipe "intelek-ulama".
Menghadapkan jenis silang "ulama-inteiek" dan "intelek-ulama" memang kerja mengasyikkan. Di satu segi, jenis pertama banyak dimodali keakraban hubungan bermacam-macam lapisan masyarakat, karena kelonggaran pendekatan yang dilakukannya. Jenis kedua justru lebih sering didorong oleh semangat menyala untuk membuktikan kebenaran agama melalui argumentasi dan dalil-dalil ilmiah, yang sudah tentu sering menghasilkan polemik dengan "orang luar".
Pada segi lain, jenis "ulama-intelek" menekankan pesan mereka pada ajakan perbaikan akhlak pribadi. Sedangkan jenis "intelek-ulama" lebih senang menawarkan tema besar—misalnya superioritas peradaban Islam, dsb.
Keberanian Moral Kedua pendekatan yang tampak saling berbalik punggung itu sepenuhnya tergantung kepada keberanian moral untuk mempertahankan pendirian dan keyakinan.
Pada jenis "intelek-ulama" hal itu tampak jelas, bahwa ada sarjana disiplin non-agama berbicara soal-soal keagamaan,jelas dibutuhkan keberanian moral untuk itu sejak semula. Paling tidak di hadapan yang tadinya bingung, melihat adanya insinyur fisika inti yang bersusah payah menghafalkan AI-Qur'an, ada profesor seni rupa sibuk dengan konsep-konsep dasar kemasyarakatan Islam, dan ada dokter yang giat bertabligh (sudah tentu dihadapkan ejekan tentang prakteknya yang mungkin tidak laku).
Yang lebih sulit adalah mengetahui keberanian moral apa yang dibutuhkan untuk menjadi "ulama-intelek".
Sejak semula jenis ini telah membatasi diri jadi pengikut yang mencoba berpikir secara disiplin non-agama, tetapi tidak pernah mengajukan klaim jadi pelopor dalam disiplin yang bersangkutan. Tidak perlu ada keberanian moral dari sudut penglihatan ini. Bahkan rakyat awam yang menjadi pemujanya sudah kagum sekali, dengan sekedar satu dua contoh dari dunia disiplin non-agama yang mereka paparkan dalam pengajian. Tetapi keberanian moral yang harus mereka miliki justru terletak pada pergaulan masyarakat, untuk menyatakan benar apa yang benar dan menyalahkan apa yang salah.
Ini banyak mengandung resiko, karena sering membuat mereka berhadapan tidak saja dengan "orang luar", tetapi lebih-lebih dengan kelompok dari mana mereka berasal dan dimana mereka memimpin. Contohnya Kiai Muchit ini. Di masa menghebatnya aksi sepihak PKI dilancarkan, ia harus ribut dengan kiai-kiai lain yang menentang UUAP dan UUPBH. Para kiai itu memakai argumentasi bahwa tidak ada pembatasan hak milik pribadi dalam mazhab Syafi'i.
Tetapi Kiai Muchit menyelamatkan diri secara politis dengan pertanyaan: walaupun tidak ada pembatasan seperti itu, bukankah ada larangan memperoleh hak milik secara tidak halal? Dapatkah sampeyan membuktikan bahwa petani kaya yang mempunyai 50 hektar tanah memperoleh dengan halal? Bukannya perampasan si kaya atas si miskin melalui gadaian sawah yang kedaluwarsa? Atau sebagai sitaan atas barang jaminan yang jadi milik semengga-mengganya dari petani miskin?
Waktu itu ia didamprat kanan-kiri, sampai-sampai mendapat predikat yang dalam istilah sekarang sama dengan "nyentrik".

Kasus Jenggawah
Kini kiai nyentrik ini juga didamprat kanan-kiri karena sikap moralnya, lagi-lagi dari kalangan umatnya sendiri.
Dalam kasus tanah Jenggawah, yang kebetulan terjadi di wilayah domisilinya sekarang, ia menyimpang dari pola agitasi demagogik yang dilancarkan parpolnya (bersama parpol lain) untuk "memperjuangkan kepentingan petani" melawan PT Perkebunan yang bersangkutan di sana.
la tahu persis, bahwa agitasi itu tidak tepat dan tidak mengenai sasarannya, karena yang benar memang adalah pihak PTP la tahu juga bahwa bukan tanpa pamrih PTP melakukan her-kaveling tanah garapan di Jenggawah, yang memang secara formal masih milik negara. Tetapi ia sama sekali tidak berubah pendiriannya di hadapan kemarahan umat itu.
Soal utamanya adalah tanah garapan yang telah terbagi-bagi secara tidak adil dalam waktu sekian lama di antara para penggarap sekarang ini. Ada yang punya 20 hektar, tetapi kebanyakan hanya punya seperempat hektar saja. Tadinya memang sama luas tanah garapan masing-masing, tetapi nasib telah membawa kepada transfer penguasaan tanah.
Sudah tentu benar upaya meratakan kembali besarnya tanah garapan masing-masing, kalau dilihat dari pandangan agama, menurut kiai nyentrik kita yang satu ini. Persoalan utama ini harus dilepas dari ekses-ekses tindakan para oknum FTP, yang harus diselesaikan pada waktunya nanti.

Sikap ini memang tidak populer. la terkena tuduhan "membela pemerintah", sebuah dosa asal yang sulit diampuni dalam pemikiran kepartaian yang belum matang di negeri ini. Apalagi dipandang sementara pemimpin lokal yang langsung atau tidak langsung dibiayai oleh para petani yang memiliki tanah garapan 20 hektar!
la langsung dikucilkan dari solidaritas umat saat ini, karena sikap moral keagamaannya yang seperti itu (atau justru karena sikap intelektualitasnya?) Nah, siapa bilang ulama intelek tidak harus memiliki keberanian moral?

Sabtu, 07 April 2012

Linkfromblog-buy blog reviews

Advertise with my Blog


1. Register on a site and add your blog
2. Activate your blog. Activation consists in checking of the blog by a moderator. For this purpose you should place the invisible counter in one of the blog posts. The code of the counter will be given to you after registration
3. After acknowledgment that your blog is accepted, look at the list of offers accessible to bloggers, who have at least one activated blog, and choose what most appeals to you and your goals.
4. Send the invitation to the advertisers (located underneath the offer) and specify the price you are setting for the review.
5. Advertisers will then accept or reject the invitation - or may reply with a counteroffer. Some invitations remain open for a long time, therefore it is better to submit several invitations at once.
6. After your invitation has been approved by the advertiser, attentively study its requirements and write a post in the blog taking these requirements into account. Send to the advertiser the reference to the post.
7. The advertiser will check your work and if everything suits him or her, money will arrive into your account. However, he or she finds any defects, they may ask you to correct them. Advertisers have the right to refuse payment to those who fabricated knowledge about the subject in the invitation or those who didn't research the subject enough to write a proper review with proper grammar and spelling. Should a dispute arise, the definitive decision is determined by the Site Administrator. The basic document for decision-making are requirements of the Advertiser to a review and conformity of a review to these requirements.
8. We pass to point 3 and so on, during your pleasure.


paid reviews

Bila Kiai Berdebat

Bila Kiai Berdebat

Oleh Abdurrahman Wahid

Banyak kiai memiliki sifat aneh, tetapi yang paling sering didapati adalah sikap egosentris mereka. Mungkin ini adalah kompensasi kejiwaan untuk mengimbangi keharusan berpola hidup serba konformistis dengan sesama kiai. Juga untuk mengimbangi 'larutnya kepribadian' dalam tugas pelayanan mereka yang begitu total kepada kehidupan masyarakat.
Taruhlah ini semacam 'kemewahan' sikap dalam deretan mendatarnya pola hidup mereka sendiri: mengajar,beribadat ritual,konsultasi kepada masyarakat, memimpin beberapa jenis upacara keagamaan yang berdimensi sosial (kelahiran, khitanan,perkawinan dan kematian) dan sebagainya.
Justru dalam forum musyawarah hukum agama antara sesama kiai terletak 'katup pelepas' untuk menunjukkan arti diri mereka dalam rutinitas lalu muncul dalam bentuknya yang paling sedikit berakibat negatif. Memang cukup banyak yang memperagakan eksentrisitas watak hanya untuk sekadar tampak aneh saja, sering dirupakan secara kongkrit dalam bentuk pembicaraan berkepanjangan tentang definisi suatu hal tanpa mampu mencari kerangka sosial yang lebih sesuai dengan kebutuhan hidup masa kini. Seolah-olah dominasi pemikiran skolastik menutupi munculnya kesadaran sosial yang sedang mencari jalannya sendiri memasuki lingkup pemikiran keagamaan.
Di luar forum musyawarah hukum agama, sedikit sekali tampak perbedaan pendirian dan pendekatan antara semua kiai itu, karena fungsi ritual mereka lakukan kurang lebih dalam pola yang hampir bersamaan. Hanya dalam fungsi mendidik masyarakat melalui dakwah oral, para kiai telah mulai menunjukkan perbedaan cara berpikir. Ada yang menekankan pesan-pesan mereka pada penguatan nilai-nilai moral melalui penolakan atas segala yang bercap modern, tetapi cukup banyak pula yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah dasar dalam kehidupan masyarakat, seperti penumbuhan toleransi dan pengembangan sikap perhitungan (rechenhaftigkeit, kalau meminjam istilahnya Jan Romein)

Dalam musyawarah hukum agama yang berlangsung ribuan kali banyaknya di seluruh penjuru tanah air setiap tahunnya, berlangsung perdebatan sengit antara mereka yang hanya berkepentingan untuk membatasi diri pada rumusan-rumusan harfiah yang sesuai dengan landasan berpikir skolastik, dan mereka yang mencoba mencari relenvansi skolastisisme itu sendiri dalam perkembangan sosial berlangsung cepat. Perdebatan antara mereka yang setuju KB sebagai gagasan dan yang tidak setuju, yang dapat menerima pemindahan kuburan untuk membuat jalan dan yang tidak dapat menerimanya dan seribu kasus lainnya.
Variasi sangat besar tampak dalam argumentasi yang digunakan dalam forum-forum tersebut, untuk menunjang pendapat yang saling berbeda itu. Kaidah yang dipergunakan aplikasi kaidah yang digunakan atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan. Tidak kurang juga argumentasi murahan dipergunakan, seperti ucapan almarhum Kiai Wahab Chasbullah kepada almarhum Kiai Abdul Jalil Kudus ketika membahas validitas DPR-GR dari sudut hukum agama dua puluhan tahun yang lampau: "Kitab yang sampeyan gunakan 'kan cuma cetakan Kudus, kalau kitab yang menunjang pendapat saya ini cetakan luar negeri!" Ada sesuatu yang lebih berharga yang sebenarnya tersimpan dalam mengemukakan argumentasi langsung seperti itu. Keinginan untuk memasukkan unsur-unsur kehidupan aktual ke dalam proses perumusan pendapat agama atas sesuatu persoalan. Keinginan agar ada perubahan kriteria, betapa halus dan kecilnya sekalipun, dalam penyusunan postulat-postulat(faradhiyat) logika agama.

Tidak heranlah jika upaya seperti itu pernah membawa pada suatu kejadian yang berakibat positif, walaupun menggelikan.
Masalahnya menyangkut diktum mazhab Syafi'i tentang larangan menyelenggarakan dua rombongan sembahyang Jumat di kampung yang sama. Di kota Jember timbul persoalan dengan diktum ini, tatkala guru agama sebuah SMP yang berdekatan dengan Masjid Agung bermaksud menyelenggarakan sembahyang Jumat sebagai peragaan praktek di sekolah tersebut.
Para kiai pun segera ribut, terlibat dalam perdebatan antara yang membolehkan dan yang tidak memperkenankan. Perdebatan segera memasuki definisi kampung, yang dalam bahasa arab kuno disebut balad,dan aplikasinya bagi masa modern dengan pemisahan wilayah secara administratif. Kelurahankah, atau pedukuhan?
Dalam suasana demikian Kiai Rahmat mengemukakan pendapat yang 'nyentrik' juga: "Boleh saja dilakukan. Antara SMP dan Masjid Agung 'kan sudah berlainan kampung, tidak sama balad-nya.Bukankah RK-nya berlainan?".

DAMAI DALAM PERTENTANGAN

Oleh: Abdurrahman Wahid

Memang ironis kalau simbol lebih dikenal dari kenyataan. Tapi itulah yg. terjadi di Tokyo bulan lalu, April 1983. Film Gandhi, yang baru saja memenangkan delapan Oscar di Hollywood, diputar serentak di sekian bioskop. Karcis dibeli berebutan. Masyarakat Jepang rupanya disentuh nuraninya oleh film yang menggambarkan perlawanan tanpa kekerasan.
Namun sebuah kejadian lain di Tokyo waktu itu hampir-hampir tidak memperoleh perhatian. Hanya dimuat dalam berita pendek di sudut bawah koran-koran Jepang: Uskup Agung Helder Camara menerima Hadiah Niwano untuk perdamaian. Padahal tahun inilah hadiah itu pertama kali di berikan.
Hadiah Niwano rencananya akan dikeluarkan tiap tahun oleh Yayasan Perdamaian Niwano, salah satu lembaga yang berasal dari gerakan kaum Budhis terbesar di Jepang, Rissbo-Kosei-Kai. Di samping memberikan hadiah untuk prestasi terbaik dalam menumbuhkan saling pengertian antar agama dan memajukan perdamaian, yayasan itu juga menjadi sponsor Konperensi Dunia tentang Agama dan Perdamaian (World Conference on Peace and Religion) yang sudah berlangsung tiga kali sampai saat ini.
Dan hadiah Niwano justru punya arti penting oleh pemilihan pemenangnya yang pertama kali ini: Uskup Agung Olinda-Recife, Brazilia, Helder Pessoa Camara, yang oleh penggemarnya disebut Dom Helder. Ialah "uskup merah". Yang berarti, hadiah perdamaian itu diberikan berdasar pertimbangan yang tidak konvensional tentang 'perdamaian' itu sendiri. Ini menjadi jelas bila bentuk penghargaan baru itu dibandingkan dengan Hadiah Nobel untuk perdamaian.
'Perdamaian', dalam Hadiah Nobel, mengandung arti menghindarkan , melerai, mengurangi atau menyelesaikan konflik. Konfliknyapun tidak dibatasi, baik terorisme bersenjata di Irlandia Utara maupun pertentangan politik seperti sengketa Arab-Israel. Tidak heran kalau dari pejuang palang merah sampai pejabat pemerintah dapat meraih penghargaan itu (Sadat dan Begin, misalnya). Juga pejuang kemanusiaan dalam arti umum seperti Albert Schweitzer yang bergulat dengan penyakit Lepra di Afrika Hitam, atau Suster Marie Therese yang mengurusi kaum melarat di Calcutta, India.

Dalam wawasan serba konvensional itu yang ditinggalkan Yayasan Niwano, setidaknya tahun ini. 'Uskup Merah' Dom Helder tidak akan memperoleh julukan julukan merah kalau ia menghindar dari konflik. Yang dilakukannya justru mendorong berlangsungnya perlawanan terhadap kekuasaan militer yang menindas rakyat dan struktur yang timpang, di negaranya sendiri maupun di seluruh Amerika Latin umumnya.
Hanya saja perlawanan yang diserukan dan ditunjangnya bukan perlawanan bersenjata, apalagi terorisme. Dan disini ia memenuhi kedua Krieria Yayasan Niwano: memajukan perdamaian dan sekaligus mengembangkan saling pengertian antar agama. Dan caranya dianggap unik.
Bermula dari keyakinan akan kebenaran moralitas yang bersandar pada rasa kasih sayang, ia menghimbau kalangan rohaniawan agamanya sendiri untuk menegakkan masyarakat baru yang tidak diwarnai penindasan. Upaya menghilangkan penindasan berarti kesediaan untuk turut menegakkan struktur ekonomi yang adil - yang bebas dari ekploitasi kalangan yang oleh Dom Helder disebut 'mereka yang memiliki uang', alias kaum modal. Kalau pemerintah, dan kekuasaan yang ada, mengukuhkan struktur eksploitatif, kalangan agama harus memunculkan alternatif mereka di bawah swadaya masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan, membebaskan dari kungkungan hukum yang tidak adil dan memperjuangkan hak-hak asasi.
Petani didorong berani mengambil inisiatif dan memulai perombakan struktur pemilikan dan penguasaan tanah, alias Landreform. Dilanjutkan dengan membentuk usaha prakooperatif. Kaum buruh di kota didorong berani menuntut hak mereka dari pihak majikan- kalau perlu dengan pemogokan. Generasi muda diimbau memperjuangkan hak-hak politik sepenuhnya, kalau perlu dengan demonstrasi. Dan kalangan Intelektual diminta mempelopori jaringan pendidikan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan golongan miskin; penyadaran akan keberadaan mereka dan kemampuan yang mereka miliki untuk mengubah nasib.

Sikap seperti itu, menurut kacamata Uskup Agung Helder Camara, adalah inti perdamaian. Itulah upaya menegakkan masyarakat yang benar-benar adil. Hanya saja upaya tersebut dilakukan tidak dengan merobohkan sistem kekuasaan yang ada, melainkan mengubahnya berangsur-angsur. Tindak kekerasan dari pemegang kekuasaan harus dihadapi dengan sikap menentang bentuk kekerasan itu sendiri. Disini bertemulah sikap menjunjung tinggi perdamaian (tanpa mengurangi sedikit pun kewajiban menentang struktur masyarakat yang timpang) di satu pihak dan sikap mengembangkan saling pengertian antar agama di pihak lain.
Dom Helder memang secara terbuka 'meminjam' cara-cara yang dikembangkan agama lain. Yaitu dari perjuangan Mahatma Gandhi di lingkungan agama Hindu dan Martin Luther King di kalangan agama Protestan. Gandhi memperjuangkan kemerdekaan India, sedangkan King memperjuangkan hak-hak sipil golongan kulit hitam di Amerika Serikat, namun keteguhan mereka untuk berjuang secara militan tanpa kekerasan adalah sesuatu yang secara universal dapat dilakukan kalangan mana pun termasuk kalangan Katholik Amerika Latin - mungkin demikian jalan pikiran Helder. Bukankah dengan saling pengertian mendasar antaragama seperti itu, masing-masing agama akan memperkaya diri dalam mencari bekal perjuangan menegakkan moralitas, keadilan, dan kasih sayang?
Banyak yang dapat diambil dari kiprah menegakkan perdamaian di tengah pertentangan, dan saling pengertian di tengah perbedaan ajaran dan paham. Relevankah pelajaran itu bagi kita ? Kita sendiri sudah tentu tahu jawabannya - walaupun aneh juga bahwa dari Indonesia datang pencalonan untuk hadiah tersebut, yang mengusulkan seorang jendral. Konsepnya tentang perdamaian tentu lain lagi.

Penulis adalah ketua dewan syura DPP PKB.

Arabisasi, Samakah dengan Islamisasi?

Arabisasi, Samakah dengan Islamisasi?
Oleh : Abdurrahman Wahid

BEBERAPA tahun yang lampau, seorang ulama dari Pakistan datang pada penulis di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta. Pada saat itu, Benazir Butho masih menjabat Perdana Menteri Pakistan. Permintaan orang alim itu adalah agar penulis memerintahkan semua warga NU untuk membacakan surah Al-Fatihah bagi keselamatan bangsa Pakistan.
Mengapa? Karena mereka dipimpin Benazir Butho yang berjenis kelamin perempuan. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda "celakalah sebuah kaum jika dipimpin oleh seorang perempuan". Penulis menjawab bahwa hadits tersebut disabdakan pada abad VIII Masehi di jazirah/Peninsula Arabia. Bukankah ini berarti diperlukan sebuah penafsiran baru yang berlaku untuk masa kini?

Pada waktu dan tempat itu, konsep kepemimpinan (za'amah) bersifat perorangan -di mana seorang kepala suku harus melakukan hal-hal berikut: memimpin peperangan melawan suku lain, membagi air melalui irigasi di daerah padang pasir yang demikian panas, memimpin karavan perdagangan dari kawasan satu ke kawasan lain dan mendamaikan segala macam persoalan antar para keluarga yang berbeda-beda kepentingan dalam sebuah suku, yang berarti juga dia harus berfungsi membuat dan sekaligus melaksanakan hukum.
Sekarang keadaannya sudah lain, dengan menjadi pemimpin, baik ia Presiden maupun Perdana Menteri sebuah negara, konsep kepemimpinan kini telah dilembagakan/di-institusionalisasi-kan. Dalam konteks ini, Perdana Menteri Butho tidak boleh mengambil sikap sendiri, melainkan melalui sidang kabinet yang mayoritas para menterinya adalah kaum lelaki. Kabinet juga tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang (UU) yang dibuat oleh parlemen yang beranggotakan laki-laki sebagai mayoritas. Untuk mengawal mereka, diangkatlah para Hakim Agung yang membentuk Mahkamah Agung (MA), yang keseluruhan anggotanya juga laki-laki. Karenanya, kepemimpinan di tangan perempuan tidak lagi menjadi masalah, karena konsep kepemimpinan itu sendiri telah dilembagakan/di-institusionalisasi-kan. "Anda memang benar, demikian kata orang alim Pakistan itu, tetapi tolong bacakan surah Al-Fatihah untuk keselamatan bangsa Pakistan".

*****

Kisah di atas, dapat dijadikan contoh betapa Arabisasi telah berkembang menjadi Islamisasi -dengan segala konsekuensinya. Hal ini pula yang membuat banyak aspek dari kehidupan kaum muslimin yang dinyatakan dalam simbolisme Arab. Atau dalam bahasa tersebut, simbolisasi itu bahkan sudah begitu merasuk ke dalam kehidupan bangsa-bangsa muslim, sehingga secara tidak terasa Arabisasi disamakan dengan Islamisasi. Sebagai contoh, nama-nama beberapa fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) juga di-Arabkan; kata syari'ah untuk hukum Islam, adab untuk sastra Arab, ushuludin untuk studi gerakan-gerakan Islam dan tarbiyah untuk pendidikan agama. Bahkan fakultas keputrian dinamakan kulliyyatul bannat. Seolah -olah tidak terasa ke-Islaman-nya kalau tidak menggunakan kata-kata bahasa Arab tersebut.
Kalau di IAIN saja, yang sekarang juga disebut UIN (Universitas Islam Negeri) sudah demikian keadaannya, apa pula nama-nama berbagai pondok pesantren. Kebiasaan masa lampau untuk menunjuk kepada pondok pesantren dengan menggunakan nama sebuah kawasan/tempat, seperti Pondok Pesantren (PP) Lirboyo Kediri, Tebu Ireng Jombang dan Krapyak di Yogyakarta, seolah-olah kurang Islami, kalau tidak menggunakan nama-nama berbahasa Arab. Maka, dipaksakanlah nama PP Al-Munawwir di Yogya -misalnya, sebagai pengganti PP Krapyak.
Demikian juga, sebutan nama untuk hari dalam seminggu. Kalau dahulu orang awam menggunakan kata "minggu" untuk hari ke tujuh dalam al-manak, sekarang orang tidak puas kalau tidak menggunakan kata Ahad. Padahal kata minggu, sebenarnya berasal dari bahasa Portugis, "jour do-minggo", yang berarti hari Tuhan. Mengapa demikian? Karena pada hari itu orang-orang Portugis -kulit putih pergi ke Gereja. Sedang pada hari itu, kini kaum muslimin banyak mengadakan kegiatan keagamaan, seperti pengajian. Bukankah dengan demikian, justru kaum muslimin menggunakan hari tutup kantor tersebut sebagai pusat kegiatan kolektif dalam ber-Tuhan?

*****

Dengan melihat kenyataan di atas, penulis mempunyai persangkaan bahwa kaum muslimin di Indonesia, sekarang justru sedang asyik bagaimana mewujudkan berbagai keagamaan mereka dengan bentuk dan nama yang diambilkan dari Bahasa Arab. Formalisasi ini, tidak lain adalah kompensasi dari rasa kurang percaya diri terhadap kemampuan bertahan dalam menghadapi "kemajuan Barat". Seolah-olah Islam akan kalah dari peradaban Barat yang sekuler, jika tidak digunakan kata-kata berbahasa Arab. Tentu saja rasa kurang percaya diri ini juga dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan kaum muslimin sekarang di seluruh dunia. Mereka yang tidak pernah mempelajari agama dan ajaran Islam dengan mendalam, langsung kembali ke akar Islam, yaitu kitab suci Alquran dan Hadits Nabi SAW. Dengan demikian, penafsiran mereka atas kedua sumber tertulis agama Islam itu menjadi super-ficial dan "sangat keras" sekali. Bukankah ini sumber dari terorisme yang menggunakan nama Islam dan yang kita tolak?
Dari "rujukan langsung" pada kedua sumber pertama Islam itu, dikenal dengan sebutan dalil naqli, jadi sikap sempit yang menolak segala macam penafsiran berdasarkan ilmu-ilmu agama (religious subject). Padahal penafsiran baru itu adalah hasil pengalaman dan pemikiran kaum muslimin dari berbagai kawasan (waktu yang sangat panjang). "Pemurnian Islam" (Islamic Puritanism) seperti itu, berarti tudingan salah alamat ke arah tradisi Islam yang sudah berkembang di berbagai kawasan selama berabad-abad, memang ada ekses buruk dari pengalaman dan perkembangan pemikiran itu, tetapi jawabnya bukanlah berbentuk puritanisme yang berlebihan, melainkan dalam kesadaran membersihkan Islam dari ekses-ekses yang keliru tersebut.
Agama lainpun pernah atau sedang mengalami hal ini, seperti yang dijalani kaum Katholik dewasa ini. Reformasi yang dibawakan oleh berbagai macam kaum Protestan, bagi kaum Katholik dijawab dengan berbagai langkah kontra-reformasi semenjak seabad lebih yang lalu. Pengalaman mereka itu yang kemudian berujung pada teologia pembebasan (liberation theology), merupakan perkembangan menarik yang harus dikaji oleh kaum muslimin. Ini adalah pelaksanaan dari adagium "perbedaan pendapat dari para pemimpin, adalah rahmat bagi umat" (ikhtilaf al-a'immah rahmat al-ummah). Adagium tersebut bermula dari ketentuan kitab suci Alquran: "Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar kalian saling mengenal" (wa ja'alnaakum syu'uuban wa qabaa'ila li ta'arafuu). Makanya, cara terbaik bagi kedua belah pihak, baik kaum tradisionalis maupun kaum pembaharu dalam Islam, adalah mengakui pluralitas yang dibawakan oleh agama Islam. Indah, bukan?

Minggu, 01 April 2012

Sikap Benar Dalam Kasus Bali

Sikap Benar Dalam Kasus Bali

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Pada saat tulisan ini dibuat, terjadi perbedaan pendapat tajam mengenai kasus peledakan bom di Bali. Adakah itu ulah AbuBakar Ba’asyir atau tidak. Yang terlibat perbedaan ini adalah para pejabat pemerintah melawan “orang luar“ seperti Emha Ainun Nadjib dan Adnan BuyungNasution, SH. Pemerintah beralasan dengan menangkap Abu Bakar Ba’asyir, pemerintah berusaha mencari bukti hukum adakah orang itu terlibat dengan peledakan bom tersebut atau tidak karena itulah, orang itu diambil dari Rumah Sakit PKU di Solo, dan di pindahkan ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta. Di harapkan dengan demikian, penyelidikan dapat segera dimulai oleh Aparat Kepolisian, dengan harapan persoalannya akan segera diketahui dan orang itu akan dibawa ke pengadilan kalau ada bukti ia bersalah. Di Australia, hari minggu 20 Oktober 2002 menjadi hari berduka, dengan gereja-gereja dan tempat-tempat beribadah ainnya melakukan kebaktian duka bagi para korban peledakan bom di Bali itu. Semenjak perang dunia ke dua lebih dari 50 tahun yang lalu, jumlah orang Australia yang meninggal dunia akibat tindak kekerasan belum pernah sebesar itu, karena itu dapat di mengerti kemarahan orang-orang Australia yang menuntut segera dibuktikannya para pelaku tindak kekerasan peledakan bom di Bali tersebut. Sudah dapat dimengerti, walaupun harus disesalkan tindakan pengerusakan masjid oleh sementara orang yang marah di Benua Kangguru itu. Juga dapat dimengerti pengiriman para penyelidik Australia dan Amerika Serikat untuk mengetahui para pelaku itu, karena hilangnya kepercayaan, apakah benar pemerintah Indonesia akan menyelidiki secara tuntas kasus tersebut? Kecenderungan menyalahkan Abu Bakar Ba’asyir dan kawan-kawannya dari “Gerakan Islam Garis Keras”, dilawan oleh sementara kalangan dalam negeri sendiri. Emha Ainun Nadjib menyatakan di Radio Ramaco, jakarta bahwa Abu Bakar Ba’asyir tidak akan melakukan hal itu. Walaupun ia menyesalkan sikap Abu Bakar Ba’asyir yang tidak kooperatif dengan siapapun dalam hal ini. Tetapi, Abu Bakar Ba’asyir telah siap menerima akibat sikap non-kooperatifnya. Menurut Emha Ainun Nadjib, Ba'asyir termasuk menjadi "martir-sahid" bagi agama Islam. Adnan Buyung Nasution SH menyatakan di media massa, adanya anggapan dari luar negeri, bahwa Abu Bakar Ba’asyir menjadi aktor Intelektual kejadian pengeboman tersebut, karena itu ia bersedia menjadi pembela tokoh tersebut benarkah sikap itu? Tidak, kalau ia berpendapat Abu Bakar Ba’asyir tidak bersalah. Proses pengadilanlah yang akan membuktikan hal itu benar atau tidaknya. Bukan karena tokoh seperti dirinya, dan juga bukan karena hakim yang kita belum tahu masuk mafia pengadilan atau tidak. Karena kita mudah menjadi partisan dalam perbedaan pendapat yang terjadi, lalu kita mudah memihak kepada pendirian yang kita anut. Juga dalam kasus Abu Bakar Ba’asyir ini, yang jika disarikan berbunyi: "Benarkah ia terlibat dangan kejadian peledakan bom di Bali itu?" "Tidakkah ia menjadi korban baru konspirasi asing/ komplotan untuk memburukkan nama Indonesia dan atau Islam?". Inilah yang harus di periksa dengan teliti, dan sebuah jawaban yang salah akan berakibat buruk bagi Indonesia, maupun pihak-pihak Asing itu. Kejadian ini mengingatkan kita pada sikap Senator Robert E. Taft dari negeri bagian Ohio yang dalam tahun 1948 mengajukan kritik atas pengadilan terhadap diri para pemimpin Nazi di Jerman, dan menghukum mati mereka di tiang gantungan. Menurut Taft, tindakan itu melanggar Undang-undang Dasar Amerika Serikat dan untuk sikapnya membela kebenaran itu, ia kehilangan pencalonan untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Dalam kasus pengeboman di Bali itu, sikap Emha Ainun Nadjib dan Adnan Buyung Nasution SH itu jelas menimbulkan keberpihakan kepada Abu Bakar Ba’asyir. Tetapi, sikap itu memiliki landasan empirik, dan semangat orang-orang asing yang menggangap ia terlibat dalam kasus ini, tidak memiliki landasan empirik. Tentu saja tidak boleh berbuat demikian karena kita adalah negara besar dan memiliki Undang-undang Dasar (UUD), yang menyebutkan dalam pembukaan UUD, dan mendirikan negara yang adil dan makmur. Kalau kita menyimpang dari hal itu, berarti kita tidak setia kepada UUD itu, yang kita buat sendiri dan seharusnya kita pertahankan habis-habisan. Tetapi, sikap sama tengah seperti ini, memang tidak populer lebih mudah untuk mengikuti salah satu dari dua buah pendapat tersebut: "Abu Bakar Ba’asyir memang terlibat dengan kasus pengeboman di atas atau sebaliknya ia tidak bersalah sama sekali." Sikap tidak populer ini jarang diambil orang, karena menampilkan baik pendapat pertama maupun pendapat kedua. Dengan kata lain, sikap untuk mempercayai hasil penelitian empirik dalam kasus ini memang tidak populer, tetapi sikap ini harus kita ambil. Kalau kita cinta kepada undang-undang sendiri. Sikap lain, baik pro dan kontra keterlibatan Abu Bakar Ba’asyir dalam kasus peledakan bom di Denpasar itu, berarti kita mengkhianati UUD kita sendiri. Karenanya, mau tidak mau kita harus mengambil sikap tegas, yaitu melakukan kajian empirik yang tuntas tentang hal itu. Sikap lain kita tidak terima karena kita sudah terlalu lama menderita akibat penyimpangan-penyimpangan serius atas UUD kita sendiri. Emha Ainun Nadjib, dalam wawancara Radio Ramaco, menyatakan bahwa Umar Farouq yang kini ditahan CIA di Amerika Serikat adalah pria kelahiran Ambon dan dengan demikian seorang warga negara asli Indonesia. Dengan demikian, pengakuan bahwa Abu Bakar Ba’asyir adalah bagian dari jaringan Internasional Al-Qaeda, tidak dapat diterima, karena ia mengaku sebagai seorang kelahiran Kuwait. Ini tentu saja bertentangan dengan versi pihak Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Umar Farouq adalah pria Kuwait yang beroperasi dan kawin lagi di tanah air kita. Salah seorang anak buahnya adalah Abu Bakar Ba’asyir. Manakah diantara dua versi itu yang dapat di terima? Tentu saja hanya kenyataan empirik mengenai Umar Farouq itu yang dapat di benarkan. Berarti, harus ada orang dari pihak ketiga untuk memberikan kesaksian tentang mana yang benar dari kedua versi diatas. Karena itu, penulis mengusulkan agar di bentuk sebuah komisi indenpenden yang harus meneliti kenyataan empirik mengenai Umar Farouq itu. Orang Ambon, bagaimanapun juga tentu berbeda dari orang kelahiran Kuwait, sehingga dengan pertemuan langsung, antara satu dua orang anggota komisi indenpenden itu di satu pihak dan Umar Farouk di pihak lain, akan memungkinkan mereka menetapkan adakah pria tersebut memang orang Ambon atau orang Kuwait. Kalau ia ternyata orang kelahiran Ambon berarti pengakuannya akan Abu Bakar Ba’asyir seorang teroris Internasional otomatis gugur, dan ia haruslah dihukum karena menuduh dengan cara fitnah, seorang warga negara Indonesia bernama seorang Abu Bakar Ba’asyir. Kalau yang terjadi justru sebaliknya, pengakuan Umar Farouq mempunyai nilai yang sangat tinggi dan pemeriksaan lebih mendalam atau klaimnya bahwa Ba'asyir tidak berdosa harus diragukan. Demikianlah, usul jalan tengah dari penulis melalui tulisan ini, yang sangat berbeda dari apa yang dikemukakan Emha Ainun Nadjib, Dr.Adnan Buyung Nasution dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Mereka melihat masalahnya dari sudut pro dan kontra sehingga mereka lupa akan perlunya verifikasi empirik, yaitu dengan membentuk sebuah komisi indenpenden. Usul pembentukan komisi tersebut semata-mata didasarkan pada obyektifitas sikap dan pandangan, sehingga memiliki kredibilitas yang cukup tinggi. Obyektifitas ini sangat diperlukan untuk menilai sikap dan pandangan kita dalam menentukan secara hukum formal, mana yang benar antara dua versi yang bertentangan mengenai sebuah kejadian. Masalahnya sederhana saja, bukan…..?

Jakarta, 22 Oktober 2002

Penulis adalah Ketua Dewan Syura DPP PKB

Kamis, 29 Maret 2012

Keberanian Menjadi Pemimpin Bangsa

Keberanian Menjadi Pemimpin Bangsa
Oleh: Abdurrahman Wahid

Dewasa ini bangsa kita tengah bersiap-siap menyambut pemilu 2004, dengan segala duka dan suka, kelebihan dan kekurangannya. Ada yang menyangsikan, dapatkah bangsa ini melakukan pemilu yang demokratis? Banyak juga yang mempertanyakan dapatkah dilaksanakan Pemilu yang jujur dan mungkin dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi-generasi mendatang? Ada pula yang melihat bahwa kita masih jauh dari demokrasi, tanpa menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut. Tetapi rakyat kebanyakan justru percaya kepada kemampuan bangsa kita untuk melaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Tentu saja masih akan terdapat kecurangan-kecurangan dan kesalahan-kesalahan dalam pemilihan umum mendatang, tetapi itu adalah hal yang sudah diramalkan akan terjadi. Ketika penulis, sebagai salah seorang pimpinan PKB ditanya oleh seorang wartawan Australia bukankah demokratisasi memerlukan waktu sangat panjang, sekitar 80-90 tahun dan mengapakah penulis berani membentuk PKB untuk sasaran tersebut? Penulis menjawab menurut pepatah Tiongkok kuno, perjalanan 10.000 lie (sekitar 5000 km) dimulai dengan sebuah ayunan langkah pertama.
Penulis berharap, pemilu yang akan datang, merupakan ayunan langkah pertama seperti digambarkan oleh pepatah tersebut. kalau partai-partai politik lain dikuasai preman dan ada pula yang menggunakan uang sebagai alat memenangkan pihaknya dalam pemilu, penulis memilih untuk melakukan pembersihan di kalangannya sendiri. Tentu saja, “pembersihan” yang dilakukan itu tidak dapat diselesaikan sekaligus. Namun dalam pandangan penulis, kebersihan politik akan menjadi salah satu faktor menangnya peserta pemilu, karena rakyat telah sadar saat ini. Mereka tidak akan memberikan suara bagi partai politik yang kotor. Terkadang, tindakan penulis untuk membersihkan PKB dianggap oleh sementara pengamat sebagai tindakan yang sia-sia belaka. Mereka menunjuk kepada pengalaman masa lampau, ketika pemerintahan Orde Baru memegang peranan yang menentukan, dan selalu memenangkan pemilu.
Tidak mereka sadari, sebenarnya Orde Baru tidak pernah memenangkan pemilu, yang mereka lakukan adalah rekayasa pemilu, guna menguntungkan pihak sendiri. Rekayasa itu dilakukan melalui manipulasi hasil pemungutan suara. Caranya, dengan menghitung suara “pihak lawan” dalam pemilu, atau suara yang tidak dicoblos oleh para pemilih, seolah-olah dua pertiga atau lebih sisanya mendukung pihak sendiri. Dengan cara itu, terjadi hal-hal menggelikan, seperti penghitungan suara di pedalaman Sulawesi Selatan. Namun, para “pengamat” menganggap rakyat memilih parpol itu, yang penulis rasa merupakan pendapat yang salah Hal-hal semacam ini sudah bukan rahasia lagi, dan saat ini tinggal menjadi kenangan bagi para pemilih..

Penulis yakin, dengan penjagaan aparat negara yang juga menginginkan kejelasan dari pemilu itu, kita semua harus berpendirian bahwa persiapannya dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun pelaksanaannya masih banyak kekurangannya. Bahkan menurut kabar angin yang sampai ke telinga penulis, KPU dan Panwaslu turut bermain uang. Benar atau tidaknya kabar angin itu, akan dibuktikan oleh pemerintahan yang akan datang. Tetapi, dalam jangka panjang hal-hal seperti itu akan “hilang” dengan sendirinya, jika penghasilan para warga negara meningkat dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena itu, pemilu yang ideal dapat dilakukan saat ini di negeri kita, namun ia cukup “bersih” secara relatif, untuk menjadi permulaan yang nyata dan kongkret bagi proses demokratisasi kehidupan bangsa kita.

Memang, jalan menuju demokratisasi kehidupan sebuah bangsa tidak sama. Di Malaysia demokratisasi masih bertumpu pada hal-hal formal belaka, yang selalu memenangkan UMNO (United Malaysian National Organization), seperti adanya ISA (Internal Security Act), yang memungkinkan penangkapan dan penahanan seseorang tanpa pemberian alasan oleh pemerintah kepada DPR maupun publik. Jika nanti ISA telah dirubah, guna memungkinkan pertanggung jawaban yang jujur oleh pemerintah, barulah demokratisasi yang penuh akan tercapai di negeri itu. Selama ISA masih dapat dipakai oleh pemerintah sekehendak hatinya, selama itu pula demokratisasi yang sebenarnya belum tegak di negeri jiran tersebut. Namun, bagaimanapun juga proses demokratisasi telah mulai berjalan di negeri itu, sehingga kita dapat melihat atau mengharapkan proses menuju pelaksanaan demokratisasi dengan segala suka dan dukanya.

Demikian pula republik rakyat Tiongkok, orang mengeluhkan, bahwa pemerintahan Jiang Zemin sebagai tidak demokratis tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka adalah para pengikut Deng Hsiao-Ping yang oleh orang para pejabat Tionghoa sendiri diakui menggunakan cara “pragmatis” dalam menyelesaikan segala macam masalah. Pragmatis itu sebenarnya adalah paham politik, yang oleh Deng dijadikan “ideologi ekonomis”. Karena pragmatisme di bidang ekonomi itu, menuntut kelenturan sikap, maka dengan sendirinya ia merupakan bagian dari proses demokratisasi. Namun, ketika para mahasiswa menuntut pemerintahan federal bagi Tiongkok, maka hal itu menimbulkan ketakutan pada para pemimpin RRT, seperti Jiang Zemin, akan berantakannya Tiongkok sebagai sebuah negara hal inilah yang membuat mereka mengambil sikap yang ‘otoriter” terhadap para mahasiswa itu.

Ketika para mahasiswa yang menuntut pemerintahan federal berdemonstrasi di lapangan Tiananmen, maka bagi Jiang Zemin dan kawan-kawan tidak ada pilihan lain selain mengirimkan Tank:. Hasilnya adalah gambar yang unik sebuah foto seorang mahasiswa yang dengan tangan terhentang menghadapi sebuah Tank besar dengan moncong bermeriam yang sangat menakutkan. Gambar inilah yang dicetak oleh seluruh pers di dunia, seolah-olah seolah-olah tidak ada demokrasi di Tiongkok. Di sinilah, kesalah pengertian “pihak barat” mengatakan tidak ada demokrasi di Tiongkok pada hari ini. Soal tersebut dibiarkan oleh Jiang Zemin dan kawan-kawan tanpa ada bantahan sedikitpun. Akibatnya RRT tetap dikucilkan dari percaturan dunia. Baru beberapa tahun yang lalu RRT diterima kembali dalam masyarakat internasional melalui penetapan Beijing sebagai tempat berlangsungnya Olimpiade beberapa tahun lagi. Barulah Jiang Zemin mengorganisir perayaan terima kasih besar-besaran melalui sebuah perayaan di lapangan Tiananmen, dengan mendatangkan para penyanyi kelas dunia diantaranya, Pavarotti dan Placido Domingo.

Jelaslah dari kedua contoh Malaysia dan Tiongkok itu, bahwa demokratisasi adalah sebuah proses, yang tidak sekali jadi. Karena ukuran yang kita bawa berbeda dari apa yang dianggap “barang lumrah” di dunia kapitalis atau di negeri-negeri yang memang sudah demokratis. Hal inilah yang dilakukan oleh “para pejuang HAM” di negeri kita, sebagian besar hingga hari ini. Ukuran-ukuran “orang luar” digunakan untuk menilai “perkembangan akar rumput” di negeri kita, yang berbeda dari “nilai-nilai demokratis yang sudah mapan”. Untunglah, akhir-akhir ini timbul kesadaran, bahwa hal itu tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.

Karenanya, penulis gembira dengan adanya kenyataan bahwa telah terbentuk Aliansi Anti Politisi Busuk. Ini menunjukan, para aktivis kita mulai berbicara dengan “bahasa rakyat” yang menjadi perhatian akar rumput. Semoga kesadaran seperti ini tumbuh luas dan mencakup pihak-pihak “kalangan atas” juga. Hanya dengan kerjasama kalangan atas dan buruh, termasuk juga partai-partai politik, perjuangan untuk kepentingan demokrasi di negeri ini dapat berhasil dengan sungguh-sungguh. Karena itu, menyamaratakan para pejuang hal-hal ideal dengan para politisi yang doyan uang, sama sekali tidak produktif, yang dimenangkan haruslah para pejuang demokrasi itu. Mudah dikatakan namun sulit dilaksanakan, bukan?

Jakarta, 5 Pebruari 2004

Total Tayangan Laman

Mengenai Saya

Foto Saya
saya orangnya slengean cuy

Pengikut